Sekda Fahrizal Fitri Melakukan Penyerahan 8 Permendagri Tentang Batas Daerah Antar Provinsi Dan Antar Kabupaten di Prov. Kalteng

Kontribusi dari Widia Natalia, 17 Juni 2020 10:59, Dibaca 495 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri melakukan Penyerahan dan Penandatanganan secara simbolis terhadap 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah antar Provinsi dan antar Kabupaten di Prov. Kalteng, bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai III, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (17/06/2020).

Turut hadir Asisten Setda Prov. Kalteng Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, Inspektur Prov. Kalteng H. Sapto Nugroho dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalteng Ahmad Husein. Hadir ditempat yang sama Sekda Kabupaten yang merupakan objek Batas Daerah. 

(Baca Juga : Pemprov Kalteng Sambut Tim Pemeriksa BPK RI)

Kedelapan Permendagri tentang Batas Daerah yang telah terbit diantaranya Batas Daerah antar Provinsi terdiri dari 3 Permendagri dan Batas Daerah antar Kabupaten terdiri dari 5 Permendagri.


Batas Daerah antar Provinsi yang telah terbit yakni pertama, Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Prov. Kalteng dengan Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.

Kedua, Permendagri Nomor 91 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Malawi Prov. Kalimantan Barat dengan Kabupaten Seruyan Prov. Kalteng.

Ketiga, Kedelapan, Permendagri Nomor 76 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Prov. Kalteng.

Sementara, Batas Daerah antar Kabupaten yang telah terbit yakni pertama, Permendagri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalteng.

Kedua, Permendagri Nomor 35 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng.

Ketiga, Permendagri Nomor 36 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Murung Raya Prov. Kalteng.

Keempat, Permendagri Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Seruyan Prov. Kalteng.

Kelima, Permendagri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten Murung Raya Prov. Kalteng.

Sekda Prov. Kalteng Fahrizal Fitri saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengatakan penegasan Batas Daerah merupakan kegiatan untuk penetapan batas administrasi dan pengelolaan sumber daya alam antar daerah baik di darat atau di laut dalam bentuk rangkaian titik-titik koordinat dan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Lebih lanjut disampaikan Fahrizal Fitri yakni tujuan dari penegasan batas daerah adalah untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Batas antar Provinsi yang berbatasan dengan Prov. Kalteng terdiri dari 20 segmen batas dan antar Kabupaten/Kota di Prov. Kalteng terdiri dari 23 segmen batas.

Dari 20 segmen batas antar Provinsi yang berbatasan dengan Prov. Kalteng, rekapitulasi penyelesaian antara lain Tahun 2017 terdapat 6 segmen batas terbit Permendagri, Tahun 2018 terdapat 2 segmen batas terbit Permendagri, Tahun 2019 terdapat 1 segmen batas terbit Permendagri, dan 11 (sebelas) segmen batas masih dalam proses penyelesaian di tingkat Pusat.

Sedangkan, dari 23 segmen batas antar Kabupaten/Kota di Prov. Kalteng, rekapitulasi penyelesaian antara lain Tahun 2013 terdapat 5 segmen batas terbit Permendagri, Tahun 2017 terdapat 6 segmen batas terbit Permendagri, Tahun 2018 terdapat 1 segmen batas terbit Permendagri, Tahun 2019 terdapat 4 segmen batas terbit Permendagri dan 7 segmen batas masih dalam proses penyelesaian.

Fahrizal Fitri juga menuturkan, sesuai dengan Permendagri 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Pasal 34 menjelaskan bahwa Batas Daerah yang telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat diubah dalam hal kesepakatan antar Daerah Kabupaten/ Kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Mendagri melalui Gubernur dan kesepakatan antar Daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Mendagri.

Selain itu, apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap Batas Daerah yang telah ditetapkan maka Pemerintah Kabupaten dapat bersurat kepada Mendagri, tembusan kepada Gubernur Kalteng dengan melampirkan bukti dan fakta.(WDY/ Foto:Asep)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook