Pembukaan Rakorda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Prov. Kalteng

Kontribusi dari Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov Kalteng, 29 Maret 2018 01:44, Dibaca 282 kali.

MMC Kalteng – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di aula Swiss-belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (28/3). Tujuannya yaitu memantapkan sinergitas dan dukungan pemerintah dan mitra kerja serta komitmen operasional pengelolaan program KKBPK untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta menuju Kalteng BERKAH. Acara dihadiri tim penggerak PKK, beberapa kepala OPD Provinsi dan Kab/Kota dan juga insan pers. Nampak juga hadir Direktur Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Drs. Humprey Apon, MPA.

Kepala perwakilan BKKBN Prov. Kalteng, Kusnadi, SH, selaku ketua panitia menyampaikan dalam laporannya acara ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan pada 12-15 Februari silam. Acara ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2017 baik keberhasilan maupun permasalahan yang ada serta menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan tahun 2018 untuk mendapatkan masukan kesepakatan bersama sebagai pedoman pelaksaan program selama tahun 2018. Di tahun 2017, ada 21 indikator sasaran yang harus dicapai, namun hanya 14 indikator yang pencapaiannya lebih dari 100%.

(Baca Juga : Realisasi APBD 2024 Pemprov Kalteng Capai 90,38%, Bukti Kinerja Anggaran Efektif)

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H Said Ismail, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah untuk membacakan sambutannya, masalah yang ada saat ini yaitu mengenai pembangunan daerah dimana kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan seperti rendahnya kapasitas ekonomi daerah, belum adanya infrastruktur dan aksesibilitas, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal, rendahnya daya daing SDM, serta degradasi kualitas lingkungan hidup. Kampung KB merupakan lokus dari upaya untuk membangun keluarga yang sejahtera, tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kelahiran anak, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga. Harapannya Rakorda ini bisa berjalan dengan lancar dan dijalani dengan serius sehingga menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program ini. (Rikah / Foto : Asep)