Aspirasi Masyarakat Kalteng Diperlukan Dalam Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait GBHN

Kontribusi dari Widia Natalia, 28 Januari 2020 19:12, Dibaca 608 kali.


MMCkalteng - Palangka Raya - Wakil Ketua MPR RI Dr. Sjarifuddin Hasan, M.M., MBA, lakukan kunjungan  kerja ke Kalimantan Tengah dalam rangka menyerap aspirasi terkait rencana Amandemen UUD 1945, substansi GBHN.

Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya  mengatakan “sehubungan dengan adanya wacana terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait GBHN tersebut sebaiknya disikapi secara arif dan bijaksana”.


Habib Ismail Bin Yahya juga menyampaikan, yakni satu hal yang sangat penting  adalah perlu untuk diatur, dikaji kembali dan dipertimbangkan kedepannya pembahasan tentang GBHN jangan sampai melebar kemana-mana, yang perlu dibahas adalah siapa yang akan menjalankan GBHN tersebut. Jika mengadopsi sistem sebelumnya GBHN merupakan produk MPR dan yang menjalankannya adalah Presiden yang merupakan mandataris MPR sehingga Presiden ditunjuk oleh MPR, hal itu tentu bertentangan dengan amandemen sebelumnya yang mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi diharapkan pembahasan tentang GBHN jangan sampai menjadi komoditas politik dan akan menimbulkan kerancuan tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia.

(Baca Juga : Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Prov Kalteng)


"Walaupun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dengan adanya GBHN, maka pembangunan nasional akan lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur", hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalteng saat menerima Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR RI, di Ruang Aula Eka Hapakat Lantai III, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (28/01/2020).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.


Kunjungan Wakil Ketua MPR RI ke Palangka Raya dalam rangka Silahturahmi dan menyerap Aspirasi Masyarakat Tentang Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN).



Melalui forum diskusi dan pertemuan ini, diharapkan mendapat suatu masukan dari semua yang hadir baik itu akademisi, tokoh masyarakat dan sebagainya untuk bahan pertimbangan bagi MPR RI terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang GBHN.

Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan menegaskan, bahwa semua masukan dalam diskusi tersebut akan dijadikan dokumen resmi, yang selanjutnya diangkat dalam pembahasan tingkat lanjut nantinya.(WN/Foto:Asep)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook