Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan Melalui Sertifikat Elektronik

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 18 November 2019 10:06, Dibaca 403 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Penggunaan teknologi khususnya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada instansi pemerintah saat ini berkembang sangat pesat menuju Good Governance dan juga sedang bertransformasi menuju implementasi E-Government.

"Dengan adanya perkembangan teknologi, maka bertukar data ataupun informasi saat ini sangatlah mudah. Namun dibalik kemudahan yang didapat dari perkembangan TIK ini, terdapat pula salah satu tantangan dalam penerapan e-government yaitu keamanan informasi," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Kominfo Prov. Kalteng Herson B. Aden.

(Baca Juga : Wakil Ketua MPR : Kunjungi Kalteng Untuk Menyerap Aspirasi Masyarakat)

Informasi dan dokumen elektronik yang dipertukarkan dalam proses E-Government pada hakekatnya berisi informasi yang perlu diberi jaminan keamanan, sehingga informasi tersebut tidak mudah dimanipulasi. dirusak, atau disalahgunakan.

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.


Pemanfaatan sertifikat elektronik di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan atau sertifikat elektronik.

"Saya menyambut baik pelaksanaan bimbingan teknik ini, agar kita, pemerintah provinsi kalimantan tengah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju Kalteng Berkah," imbuhnya.

"Oleh karena itu, saya mengharapkan dan menghimbau kepala dinas/badan/biro di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah agar mengikuti serta menggunakan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," pungkasnya.

Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikat Elektronik digelar di Aula Kantor Dinas Kominfo Prov. Kalteng, Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5, Senin (18/11/2019), di Palangka Raya. Turut hadir sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, Kabupaten/Kota, serta para tamu undangan lainnya.


Kepala Dinas Kominfo Herson B. Aden menyampaikan bahwa dalam rangka memenuhi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya adalah memberikan layanan sertifikasi elektronik, dalam hal ini untuk tanda tangan elektronik.

"Dimana dalam kita menggunakan tanda tangan elektronik berarti nantinya seluruh pejabat eselon dua akan memiliki yang namanya barcode tanda tangan elektronik, jadi semua surat menyurat dan apapun yang namanya berbasis kertas selama ini itu tidak perlu lagi kita harus tanda tangan," kata Herson.

"Kita cukup meng approve dimana saja kita berada, mungkin kita berada diluar daerah, yang pasti ketika dia bisa menjawab daripada sistem itu maka dia bisa menyetujui disitu, ketika dia menyetujui maka surat itu sudah bisa kita sebarkan karena sudah ber tanda tangan elektronik," jelasnya. (ARP/Foto:ARP)

Ari Purna Prahara

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook