Komisi IV DPR RI Kunker Bahas Penanganan Karhutla di Kalteng

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 08 November 2019 10:22, Dibaca 2 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (7/11). Rombongan yang dikepalai oleh Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi ini meninjau Desa Tanjung Taruna di Kabupaten Pulang Pisau. Disana, Dedi beserta rombongan menyerap aspirasi dan mengamati secara langsung kawasan yang dikenal dengan lokasi rawan karhutla.

Dedi menuturkan dalam penanganan karhutla perlu adanya pengubahan pola mindset atau pemikiran. Disebutkannya, penanganan harus diganti dengan pencegahan. Pasalnya, Dedi berkeyakinan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

(Baca Juga : Asisten Ekbang Sampaikan Strategi Prov. Kalteng dalam Menangani PMK)

Dalam forum yang dibentuk sederhana, Dedi menuturkan bahwa regulasi pencegahan harus disesuaikan dengan dukungan pemerintah. Hasil serapan aspirasi, pencegahan dapat dimulai dengan alokasikan petugas di sekitar hutan yang rawan terbakar.

"Selain itu untuk operasional tim atau masyarakat peduli api. Seperti uang untuk membeli bahan bakar mesin genset," imbuhnya.

Lanjutnya, pemerintah harus meninjau kembali adanya mindset bahwa kebakaran terjadi akibat petani yang membuka lahan untuk berladang. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan ditengarai dilakukan segelintir oknum. Baik itu perorangan atau korporasi.

Untuk korporasi, Dedi meminta agar pelaksaan hukum dapat dijalankan dengan tegas. Bukan hanya memblokir akses perusahaan yang terlibat. Namun, oknum dibalik perusahaan tersebut patut ditindak secara tegas.

"Nanti enak saja donk bikin korporasi baru kemudian kerja lagi. Untuk itu perlu diblacklist juga orang di belakangnya," imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri yang diwakili oleh Plt BPBD Kalteng, Darliansjah menuturkan menerima usulan yang disampaikan oleh legislatif tersebut. Disebutkannya, beberapa usulan sudah senada dengan apa yang dibahas oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran pada tanggal 4 November 2019 lalu.

Dalam rapat koordinasi itu, Sugianto dikatakan Darliansjah mementingkan upaya pencegahan dalam situasi karhutla. Beberapa point pun menjadi pembahasan dan diatur dalam nota kesepahaman dengan beberapa kepala daerah kabupaten atau kota.

"Salah satunya yakni memaksimalkan sarana dan prasarana seperti alat damkar. Alokasinya menggunakan Dana Bagi Hasil Reboisasi yang disetujui penggunaannya untuk pencegahan karhutla," pungkasnya.