Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pelayanan Perizinan Melalui PTSP

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 24 Oktober 2019 22:17, Dibaca 818 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterahkan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah.

Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan, dan dalam memberikan pelayanan perizinan dimaksud Kepala Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(Baca Juga : Pemprov Kalteng Salurkan 35 Ekor Hewan kurban di Kab. Kapuas)

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menuturkan PTSP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dalam Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

"Demikian halnya Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung kebijakan Pemerintah tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," jelasnya, Kamis (24/10/2019).

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, maka semua kewenangan Gubernur Kalimantan Tengah terkait perizinan dan nonperizinan di delegasikan proses dan penandatanganannya ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diproses melalui DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah beberapa kali sebagai berikut:

1. Pergub Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017, terdapat 15 sektor usaha dengan 131 jenis izin dan non izin;


2. Pergub Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2017, terdapat 17 sektor usaha dengan 177 jenis izin dan non izin;

3. Pergub Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018, terdapat 17 sektor usaha dengan 199 jenis izin dan non uzm;

"Perubahan-perubahan yang terjadi diatas karena DPMPTSP Provinsi selalu melakukan inventarisasi ulang terkait kewenangan layanan perizinan dan nonperizinan akibat adanya perubahan regulasi dari tingkat Pusat yang berdampak pada peraturan dan kebijakan dibawahnya, yaitu di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," tuturnya.

Selain itu, pelayanan publik dalam hal ini PTSP juga masuk dalam program Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga perubahanperubahan regulasi dan kewenangan dari tingkat Pusat segera ditindaklanjuti/diimplementasikan oleh Provinsi dan Kabupateanota.

Update terakhir dari website Korsupgah KPK tanggal 21 Oktober 2019, progress Tindak Lanjut Rencana Aksi Penoegahan Korupsi pada Area Intervensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah yang telah mencapai 100% adalah Kabupaten Seruyan. Dan ada 10 Pemda yang telah mencapai 75% atau lebih (zona hijau) serta 4 Pemda yang telah mencapai lebih dari 50% namun masih kurang dari 75% (zona kuning).

Sedangkan khusus dalam hal Pendelegasian Kewenangan (100% kewenangan perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP), progress Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi untuk Kalimantan Tengah telah mencapai 100%, sedangkan untuk Kabupaten/Kota ada 7 Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100%, yaitu:


Kabupaten Katingan;
Kabupaten Pulang Pisau;
Kabupaten Kotawaringin Barat;
KabuPaten Kapuas;
Kabupaten Seruyan;
Kabupaten Murung Raya
Kabupaten Barlto Selatan.

Dan ada 4 Kabupaten/Kota yang telah mencapai 75% atau lebih (zona hijau), 1 Kabupaten/Kota yang telah mencapai lebih dari 50% namun masih kurang dari 75% (zona hijau muda), 1 Kabupaten/Kota yang baru mencapai antara 25%-50% (zona kuning), serta 1 Kabupaten/Kota yang pencapaiannya masih kurang dari 25% (zona merah).

Gubernur menyampaikan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentunya terdapat tantangan-tantangan yang harus segera kita sikapi, antara Iain:

1. Penyesuaian standar pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tentunya standar pelayanan/mekanisme pelayanan perizinan secara umum berubah yaitu dengan menggunakan Aplikasi Online Single Submission yang lebih kita kenal dengan sebutan OSS.
2. Percepatan pendelegasian seluruh kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP;
3. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM penyelenggara PTSP;

4. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP Prima yang memadai, antara lain: perkantoran, sistem layanan online dan ketersediaan jaringan internet;

5. Optimalisasi dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD dan APBD, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan aspek pelayanan terpadu satu pintu.

"Hari ini kita mengadakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan PTSP Prima di Kalimantan Tengah dan bersama kita telah hadir Narasumber dari KPK RI dan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah," ujarnya.

"Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, Pimpinan Daerah dan aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat bersama-sama saling bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha," lanjutnya.

"Kepada para Narasumber, kami sangat mengapresiasi dukungannya kepada kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, karena dengan dana dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah ini merupakan salah satu upaya atau tindakan nyata pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan," tuturnya.

"Kami berikan waktu seluas-luasnya kepada para narasumber untuk melakukan koordinasi bersama Pimpinan Daerah se Kalimantan Tengah atau yang mewakili dan juga aparatur DPMPTSP se Kalimantan Tengah dalam rangka penyelenggaraan PTSP Prima tersebut," sambungnya.

"Mari bersama-sama mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab sehingga reformasi birokrasi dalam tata kelola perizinan dan non perizinan bukan wacana Pemerintah semata namun dapat diimplementasikan dengan nyata dan maksimal demi kemajuan birokrasi di Bumi Tambun Bungai ini," pungkasnya. (ARP/Foto:NNS)

Ari Purna Prahara

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook