Revolusi Mental Melalui Terwujudnya Masyarakat Berbudaya Baca di Kalteng

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 10 Oktober 2019 15:11, Dibaca 56 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (Dispursip Prov. Kalteng) Dra. Susana Ria Aden menyebut saat ini masyarakat hanya tahu bahwa perpustakaan dikenal sebagai sarana tempat membaca, membuat tugas-tugas yang diberikan guru atau dosen, dan tempat meminjam buku dengan harapan mereka bisa lebih pintar dan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka.

"Pemahaman atau paradigma ini sudah cukup lama berakar kuat di masyarakat, namun sebenarnya perpustakaan bisa lebih banyak berbuat lebih daripada itu. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, akses terhadap informasi jadi lebih mudah didapat melalui komputer atau hp android yang bisa terhubung melalui internet," kata Susana.

(Baca Juga : Hadiri Silaturahmi Nasional DEMA Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia, Sahli Gubernur KSDM Suhaemi : Mahasiswa Harus Mampu Menguasai Teknologi Sebagai Bekal Untuk Membangun Indonesia di Masa Depan)

Susana mengatakan perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi di masyarakat, dengan demikian melalui pendekatan inklusi sosial, perpustakaan umum mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga perpustakaan umum akan dapat mengubah dan meningkatkan citra dan pandangan di mata publik.

Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi pengembangan program revitalisasi di daerah, yang diselenggarakan mulai tanggal 10-11 Oktober 2019 di Ballroom Luwansa Hotel. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca dan TIM Drs. Deni Kurniadi, M.Hum.

"Pemerintah provinsi kalimantan tengah sangat mendukung program ini, dan kami juga terus mendorong kabupaten/kota yang belum masuk program ini untuk bisa melakukan revitalisasi perpustakaan mereka, supaya semua perpustakaan yang ada di kalimantan tengah bisa melaksanakan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial ini," jelasnya.

Lebih lanjut Kepala Dispursip ini mengharapkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan tempat masyarakat berkegiatan, yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang bisa menjadi daya dorong untuk masyarakat berkunjung dan datang ke perpustakaan.

"Kegiatan sosialisasi pengembangan program revitalisasi di daerah saat ini, salah satu tujuannya adalah usaha agar perpustakaan umum dapat memegang fungsi sebagaimana mestinya, dimana perpustakaan menjadi sumber informasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing," paparnya.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini terdiri dari, 14 orang Dinas Perpustakaan Provinsi, 10 Kepala Dispursip Kabupaten/Kota, 10 peserta dari Bappeda Kabupaten/kota, 16 orang Kepala Desa, dengan total peserta sebanyak 50 orang.

Kepala Perpustakaan Nasional RI Drs. Muh. Syarif Bando, M.M yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca dan TIM Drs. Deni Kurniadi, M.Hum mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program Revolusi Mental yang digaungkan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

"Perpustakaan berperan dalam mengembangkan potensi masyarakat pada penguatan mentalitas budaya yang sejalan dengan agenda revolusi mental yaitu melalui terwujudnya masyarakat yang berbudaya baca," kata Deni.

Pihaknya mengatakan perlu adanya program dan kegiatan berupa pemberian wawasan, pengetahuan, dan pembekalan keterampilan bagi seluruh masyarakat.

"Berdasarkan undang-undang no. 43 tahun 2007, peran perpustakaan sangat penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hal dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan," jelasnya.

Deni menjelaskan bahwa hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Selain untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan, namun juga memberdayakan masyarakat sehingga memberikan manfaat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya.

"Bila masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca akan meningkat. Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi merupakan wujud dari kemampuan literasi masyarakat suatu negara," pungkasnya. (ARP/Foto:Istimewa)