Wagub Kalteng Hadiri SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 08 Oktober 2019 16:00, Dibaca 1,300 kali.


MMCKalteng - Jakarta - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya bersama Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri hadiri Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2019. Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, 8-9 Oktober. 

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals(TPB/SDGs) telah mencapai tahun keempat. Telah banyak indikator SDGs yang dicapai Indonesia, namun tantangan yang dihadapi juga tidak mudah karena tujuan SDGs sangat komprehensif.

(Baca Juga : Kalteng Menuju Swasembada Jagung, Sapi Dan Beras Organik)

Dalam rangka merefleksikan pengalaman dan merumuskan agenda bersama ke depan, Kementerian PPN/Bappenas, didukung para pemangku kepentingan pembangunan berkelanjutan, menyelenggarakan SDGs Annual Conference 2019.

Konferensi tahun ini fokus pada isu ekosistem lautan dengan tema “Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality”atau “Laut Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan”.

SDGs Annual Conference2019 diselenggarakan pada 8-9 Oktober 2019 dan dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang sekaligus menyampaikan berbagai arahan untuk memastikan pencapaian SDGs di Indonesia bagi seluruh pilar partisipasi yaitu pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta akademisi dan pakar, untuk tetap menjaga prinsip inklusif dan No One Left Behind dari pelaksanaan SDGs di Indonesia.

“SDGs Annual Conference2019 merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya, setelah kita melaksanakannya pertama kali pada 2018 lalu. Konferensi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan dengan lebih baik untuk mencapai target SDGs di 2030,” kata Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro di Hotel Fairmount Jakarta, Selasa (8/10/2019), seperti dilansir oleh rri.co.id.

Bambang mengatakan SDGs akan membahas isu-isu tentang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan dan lessons learnedpelaksanaan SDGs di tingkat regional Asia Pasifik, mendorong pelaksanaan SDGs sebagai gerakan tingkat lokal, mempercepat pencapaian SDGs berdasarkan hasil riset dan inovasi, meningkatkan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah, dan generasi muda termasuk para santri dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, serta inovasi pembiayaan untuk SDGs.


Pemerintah Indonesia telah berupaya keras mewujudkan komitmen pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yang sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan global. Pelaksanaan pencapaian SDGs sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dilakukan dengan memegang teguh prinsip No One Left Behinddan inclusivenessdengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platformpartisipasi.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah membangun koordinasi pelaksanaan SDGs dan berkontribusi aktif baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, dengan melibatkan unsur pemerintah dan non-pemerintah.

Selain itu, juga memastikan pengarusutamaan SDGs ke dokumen perencanaan, seperti RKP 2018, RKP 2019, dan RPJMN 2020-2024 serta menyusun Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang telah diluncurkan tahun lalu.

Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan pemantapan pembiayaan SDGs dengan menjadi SDGs financing hub dan menjalin kerjasama strategis dengan berbagai institusi untuk memobilisasi dan memfasilitasi penyaluran sumber-sumber pembiayaan inovatif kepada kegiatan SDGs.

“Memasuki tahun keempat pelaksanaan SDGs di Indonesia, kami menyadari masih banyak tugas serta rencana kerja yang harus dilakukan secara kolaboratif seluruh pemangku kepentingan hingga 2030.

Pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan secara masif dan sistemik. SDGs tidak akan dapat tercapai hanya oleh upaya pemerintah saja, namun perlu keterlibatan seluruh pihak dan didukung oleh gerakan masyarakat menuju SDGs.

Selain itu, inovasi pembiayaan dan mobilisasi sumber pembiayaan baru non-pemerintah akan menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan pencapaian SDGs di Indonesia,” jelas Menteri Bambang dalam laporannya.


Hingga kini, 24 provinsi telah menetapkan Rencana Aksi Daerah dengan Peraturan Gubernur, serta telah terbentuk 11 SDGs Centerdi universitas, yaitu: Universitas Padjajaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, IPB, ITB, Universitas Hasanuddin, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Riau, dan Universitas Andalas.

Indonesia pun secara aktif terlibat dalam forum kerja sama internasional terkait SDGs, serta memperoleh pengakuan dan apresiasi terhadap proses pelaksanaan SDGs di Indonesia pada High Level Political Forumyang dilaksanakan ECOSOC, yang dituangkan dalam laporan Indonesia’sVoluntary National Review 2019.

Sekretaris-Eksekutif UN ESCAP Armida Alisjahbana menyampaikan perkembangan kemajuan pelaksanaan SDGs terutama Tujuan 14: Ekosistem Lautan di tingkat regional. Para pakar juga membagikan pengalaman dan pengetahuan.

Pakar dunia ekonomi kelautan Andre Rodriguez de Aquino menyampaikan perspektifnya tentang pengembangan laut dalam kacamata global. Akademisi Luky Adrianto menyampaikan dalam konteks Indonesia. Dari sektor bisnis, CEO Unilever menyampaikan pengalaman pelaksanaan SDGs dalam integrasi bisnis modelnya.

Berbagai inisiatif nasional dan lokal oleh masyarakat tentang pengembangan ekosistem lautan juga disampaikan dalam konferensi ini, baik melalui plenarymaupun breakout sessions.

Peran santri dalam pelestarian pesisir dan lautan menjadi topik yang turut dikemukakan di SDGs Annual Conference 2019. Santri juga memiliki komitmen kuat dalam membangun kemaritiman serta mendorong penguatan pesantren di seluruh Indonesia.

Acara diawali arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang menekankan pentingnya pelaksanaan prinsip inklusif dalam pencapaian SDGs dan peran para santri terutama yang berada di wilayah pesisir untuk menjadi bagian pencapaian Tujuan 14.

Kyai Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama menyampaikan peran pondok pesantren sebagai Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam melalui ustadz dan ustadzah dapat menjadi bagian upaya kampanye untuk melakukan pelestarian laut, terumbu karang, hutan bakau dan penggunaan alat penangkap ikan yang tidak merusak.

Selanjutnya dilakukan diskusi panel tentang peran santri dibawakan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/ BAPPENAS Arifin Rudiyanto, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, dan Ketua Umum Robithoh Ma`ahid Islamiyah PBNU KH Abdul Ghofar Rozin.

Panelis juga membahas perlunya pemahaman pendidikan wawasan maritim, terutama pesantren yang memiliki letak geografis di pesisir pantai, agar dapat mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga keseimbangan pesisir pantai dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Pembiayaan terintegrasi untuk pencapaian SDGs juga menjadi salah satu topik pembahasan. Menteri Bambang memaparkan tentang kebutuhan pembiayaan untuk SDGs, sementara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan memaparkan pendanaan campuran (blended finance)untuk SDGs.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memberikan paparan tentang inovasi pembiayaan SDGs untuk pembangunan desa. Berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan dibahas Presiden United in DiversityMarie Pangestu yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan, lalu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyampaikan peta jalan keuangan berkelanjutan dan pendiri Tani Hub yang memperlihatkan sisi pengalaman empiris kebutuhan pembiayaan bagi rakyat kecil.

Keterlibatan pemangku kepentingan selain pemerintah memang sangat perlu dibangun secara terintegrasi, agar pembiayaan dapat secara efektif dan efisien mengakselerasi pencapaian SDGs.

Dalam acara tahunan paling prestisius tentang SDGs yang dihadiri paling tidak 1.500 peserta, diluncurkan pula Roadmap SDGs Menuju 2030. Peta jalan ini menjadi salah satu dokumen SDGs paling penting, memproyeksikan pencapaian SDGs pada 60 indikator terpilih dari 17 Tujuan. 

RoadmapSDGs menjadi salah satu rujukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah hingga 2030. Harapan dari konferensi ini adalah agar semua pihak berkomitmen, bersinergi, bergotong royong, bekerja keras dan maju bersama dalam pembangunan ekosistem lautan dalam konteks pelaksanaan SDGs dalam rangka menghantarkan bangsa sejahtera, maju, berkelanjutan dan bermartabat di dunia.

“Hasil konferensi tahunan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi percepatan pelaksanaan pencapaian target SDGs dalam agenda pembangunan nasional dan daerah, serta meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Kami akan menyelenggarakan konferensi ini setiap tahunnya sebagai ajang bagi seluruh platformpartisipasi serta masyarakat agar bersama-sama saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan menghasilkan solusi bersama untuk pembangunan berkelanjutan di negeri kita tercinta sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkas Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Ari Purna Prahara

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook