Wamendagri Dorong Penguatan Peran Pemda hingga Desa dalam Percepatan Eliminasi TBC

Kontribusi dari Agung Gumilar, 14 Oktober 2026 09:19, Dibaca 45 kali.

MMCKalteng - Jepara – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) hingga tingkat desa dalam mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC). Upaya tersebut memerlukan pembagian peran yang jelas pada setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, agar program penanggulangan TBC dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Akhmad Wiyagus saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).

(Baca Juga : Jangan Tunggu Sakit, Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Layanan Kesehatan)

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi berperan sebagai pengendali kebijakan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertugas mengintegrasikan program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, kecamatan berperan sebagai koordinator operasional, serta pemerintah desa dan kelurahan mendukung pendataan dan deteksi kasus TBC di masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan eliminasi TBC juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat. Peran Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, akademisi, serta media dinilai penting dalam memperluas sosialisasi sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap penderita TBC.

“Sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan, yang penting kita tetap berkolaborasi,” ungkapnya.

Akhmad Wiyagus menegaskan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan TBC merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dukungan terhadap program kesehatan, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan eliminasi TBC, harus diwujudkan melalui langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jadi tidak usah khawatir gitu, kalau kita mendukung CKG (Cek Kesehatan Gratis), mendukung eliminasi tuberkulosis, ini bukan semata-mata mendukung Bapak Presiden, tetapi mendukung bagaimana konstitusi ini benar-benar operasional dan berjalan, kemudian dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Akhmad Wiyagus mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memasukkan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta agar program penanggulangan TBC yang telah direncanakan dan dianggarkan melalui APBD benar-benar direalisasikan, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.

“[Kita pastikan] ini benar-benar ada dan operasional, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas gitu, tetapi tidak operasional,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Akhmad Wiyagus juga menyampaikan apresiasi kepada para kader TBC yang berperan aktif mendukung pelaksanaan program penanggulangan TBC di tengah masyarakat. Ia secara khusus menyoroti semangat dan keberanian para kader perempuan dalam menjalankan tugas edukasi, pendataan, serta mendukung upaya deteksi di lingkungan masyarakat.

“Kemudian khusus kepada kader TBC sekali lagi terima kasih ya,” tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bupati Jepara Witiarso Utomo, serta jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kader kesehatan se-Jawa Tengah. (Kkg/Sumber Foto Puspen Kemendagri)