Sekilas Info
Kontribusi dari TIM NEWS, 28 Maret 2026 10:45, Dibaca 142 kali.
MMCKalteng - Palangka Raya - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar perayaan Dies Natalis ke-72 yang dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat. Acara yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Luwansa, Palangka Raya, Sabtu (28/3/2026), menjadi ajang untuk menyoroti dan mencari solusi atas persoalan pertambangan yang telah lama menjadi isu strategis di Bumi Tambun Bungai.
Kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan Wakil Gubernur, Edy Pratowo, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini mengusung tema "Kovanis Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah". Seminar ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif dan strategis untuk pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat.
(Baca Juga : Perkuat budaya gemar membaca, Dinas Perpustakaan dan Arsip gelar lomba bercerita)
Kapolda Kalteng, Irjen. Pol. Iwan Kurniawan, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada GMNI yang telah mengangkat isu pertambangan rakyat. Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu pilar ekonomi yang sangat strategis bagi negara dan daerah.
"Sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar ekonomi di negara kita," ujar Kapolda.
Meskipun demikian, Kapolda tidak menampik adanya berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah terkait regulasi dan penegakan hukum yang seringkali dianggap tidak pro-rakyat. Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang masif akibat praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab.
"Banyak sekali tambang-tambang yang sudah ditinggal tanpa reklamasi dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan," ungkapnya, seraya mencontohkan kondisi air sungai yang keruh, tingkat keasaman yang tinggi, serta kandungan bahan kimia berbahaya.
Untuk itu, Kapolda mengajak seluruh elemen, termasuk kader GMNI, untuk bersama-sama mencari solusi. Ia bahkan menawarkan untuk melakukan patroli bersama menggunakan helikopter guna melihat secara langsung kondisi pertambangan di Kalteng. "Harapannya dengan seminar ini ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang keluar, pemikiran-pemikiran strategis, dan juga memberikan dampak buat bangsa dan negara kita," pungkasnya.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib rakyat, khususnya para penambang. Ia menyatakan bahwa persoalan pertambangan rakyat harus diselesaikan dengan niat dan kebersamaan.
"Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin," tegas Gubernur.
Gubernur Agustiar Sabran juga menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan dan peran anak-anak muda, seperti para kader GMNI, sebagai generasi penerus. Ia mendorong para mahasiswa untuk aktif mengawal program-program pemerintah dan tidak segan untuk memberikan kritik yang membangun. "Kami minta demo, tapi demo yang membangun, berikan solusi juga," ujarnya.
Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya untuk memfasilitasi legalitasnya. Ia berniat untuk kembali menemui presiden di awal bulan April guna menyikapi persoalan WPR dan tata ruang di Kalteng. Menurutnya, jika persoalan WPR dapat diselesaikan, maka akan lebih mudah untuk menata sektor pertambangan lainnya.
"Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah," kata Gubernur.
Ia juga mendorong model koperasi dalam pengelolaan pertambangan rakyat agar lebih berkeadilan dan dapat menyejahterakan lebih banyak masyarakat. Dengan luas area yang lebih besar melalui koperasi, diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota.
Acara Dies Natalis dan seminar ini menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda GMNI terhadap isu-isu kerakyatan. Diharapkan, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi kemahasiswaan dapat terus terjalin untuk mewujudkan tata kelola pertambangan di Kalimantan Tengah yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. (TRA/Foto:TND)