Pemerintah Kalteng Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Permukiman

Kontribusi dari Dewi Rosmeity , 02 Desember 2025 14:37, Dibaca 33 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (2/12/2025).

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden saat membacakan sambutan tertulis Plt. Sekda Kalteng menegaskan bahwa rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan capaian serta tantangan pembangunan sanitasi di Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Kadis Kominfo Harapkan Tahun 2020 Kabupaten/Kota Bisa Selenggarakan Perlombaan Fetunra, KIM, dan LCCK di Daerahnya Masing-Masing)

“Target-target yang telah ditetapkan sebagian telah kita capai. Terhadap target yang belum sesuai rencana, agar segera dilakukan upaya percepatan penyelesaiannya. Ke depan, keterlambatan pencapaian target harus diminimalisir melalui strategi percepatan yang tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat sasaran,” tutur Herson.

Herson menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan sanitasi sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 6 (air bersih dan sanitasi layak) dan Goal 11 (kota dan permukiman berkelanjutan). Pemerintah pusat melalui RPJMN 2025–2029 juga telah menetapkan berbagai indikator pembangunan perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi sebagai bagian dari sasaran utama infrastruktur dasar.

Meski menunjukkan perkembangan positif, capaian sanitasi aman di Kalteng pada tahun 2024 baru mencapai 11,07%, sementara target nasional berada pada angka 30%. “Masih ada gap sebesar 18,93% yang harus kita kejar melalui strategi komprehensif, mencakup aspek regulasi, teknis, ekonomi, kelembagaan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Pada tahun 2025, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sejumlah agenda strategis, antara lain implementasi SSK Milestone 1–3 untuk Kabupaten Kapuas dan Seruyan dengan pendampingan pusat, serta SSK Milestone 4 untuk Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara. Program ini juga mencakup pemutakhiran dan finalisasi Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) 2025–2029, penyusunan pemutakhiran SSK Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, pelaksanaan Kick Off Meeting PPSP, serta Coaching Clinic (CC-1, CC-3, CC-6, CC-7) di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, dilakukan pembinaan, fasilitasi, dan monitoring evaluasi oleh Pokja Provinsi kepada Pokja Kabupaten/Kota, serta penyampaian rekomendasi provinsi untuk dua daerah yang diusulkan mendapat pendampingan PPSP pusat pada tahun 2026, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

Herson juga menekankan beberapa poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Sepuluh kabupaten Gunung Mas, Barito Utara, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Barito Timur, Barito Selatan, Sukamara, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat diminta segera melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan sanitasi skala diperluas (Milestone 4 dan pasca-Milestone 4). Hasil monev tersebut wajib ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana implementasi perbaikan untuk tahun berikutnya.

Selain itu, seluruh kabupaten/kota diminta segera menyampaikan laporan implementasi SSK kepada Pokja PPAS Nasional, Pokja PPAS Provinsi, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalteng. Perencanaan sanitasi tahun 2026 juga diminta tetap memprioritaskan penanganan air limbah, stop BABS, persampahan, stunting, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM).

“Komitmen kita untuk mempercepat layanan sanitasi tidak boleh berhenti. Sanitasi yang baik berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, penurunan stunting, dan peningkatan Indeks Modal Manusia,” tegas Herson.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bapperida yang diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yohanna Endang, Kepala Balai Penataan Ruang dan Kawasan Provinsi Kalimantan Tengah Ade Saipul Rohman, perwakilan Dinas PUPR Provinsi Kalteng, perwakilan Bapperida kabupaten/kota se-Kalteng, serta para Sekda selaku Ketua Pokja PPSP kabupaten/kota, baik secara luring maupun daring. (Dw/Foto:Donie)