Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Kreatif Tingkatkan PAD Tanpa Memberatkan Masyarakat

Kontribusi dari Agung Gumilar, 10 Oktober 2025 22:47, Dibaca 99 kali.

MMCKalteng - Makassar – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif tanpa memberatkan masyarakat. Hal ini disampaikan Bima saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Dialog Kebangsaan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (10/10/2025).

Bima menjelaskan, dinamika Transfer ke Daerah (TKD) perlu dijawab dengan langkah inovatif dan kolaboratif. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal untuk memperkuat PAD. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya menjembatani akses daerah terhadap berbagai program pusat, sekaligus mendorong Pemda berkolaborasi dengan unsur Pentahelix guna membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

(Baca Juga : Menkomdigi Pastikan Mudik Makin Hemat, Paket Internet Lebih Murah hingga 50%!)

“[Pemda] bisa menjemput peluang-peluang lain, peluang-peluang lain selain pajak. Tadi makanya penekanannya adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak memberatkan. Artinya selain pajak, apa saja. Nah, dilihat lokalnya seperti apa. Seperti [Kabupaten] Sidrap, misalnya, kan kuatnya di pangan gitu ya, dan [daerah] lain-lain itu punya kekhasan,” katanya.

Bima menekankan pentingnya Pemda untuk menyisir berbagai program peningkatan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Ia mencontohkan, kawasan kampung nelayan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata atau pusat ekonomi kreatif. Selain menggali potensi lokal, Bima meminta Pemda meninjau kembali pos-pos belanja yang masih bisa dihemat.

“Kami masih menekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Itu tolong disisir lagi, sekali lagi semuanya, seperti perjalanan dinas, makan-minum, dan lain-lain,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bima, Kemendagri ingin memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terpenuhi. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa dana untuk pemenuhan SPM digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah diminta turun langsung melakukan peninjauan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan.

“Kami menangkap tadi semangat dari teman-teman daerah sebetulnya kan selaras ya. Selaras, lebih sinkron dengan kebijakan pusat dan mendukung program-program pusat, termasuk efisiensi dan lain-lain,” ungkapnya.

Bima menambahkan, ke depan komunikasi antara Pemda, asosiasi wali kota, bupati, dan gubernur, dengan Kemendagri serta Kementerian Keuangan akan diperkuat. Langkah ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal sekaligus membuka ruang lebih luas bagi inovasi daerah.

“Kita dorong untuk berinovasi, tapi inovasi kan enggak bisa sendiri. Inovasi harus didukung oleh kampus, didukung juga oleh sektor swasta. Ya bisa juga kemudian bermitra dengan lembaga yang bisa memberikan modal,” terangnya.

Di sisi lain, Bima menekankan pentingnya meningkatkan realisasi belanja pemerintah (government spending) agar lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini, katanya, diperlukan untuk memperkuat perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending,” tandasnya.

Turut hadir dalam forum itu di antaranya Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, serta sejumlah bupati dan wali kota di wilayah Sulawesi. (Kkg/Sumber Foto:Puspen Kemendagri)