Dorong Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel, Pemprov Kalteng Gelar Pelatihan Pengelolaan Dana BOS

Kontribusi dari BPSDM Kalteng, 01 Agustus 2025 17:45, Dibaca 84 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara Blended Learning bagi aparatur pengelola pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, di Palangka Raya. Kamis (31/7/2025).

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Hamka, disampaikan mengenai pentingnya penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola Dana BOS secara tepat, cepat, dan akuntabel. Dana BOS, menurutnya, merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat luas.

(Baca Juga : Dispursip Gelar Sosialisasi dan Peluncuran Satu Kartu Terintegrasi serta Informasi Layanan Perpustakaan Nasional di Prov. Kalteng)

“Dana BOS adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan bermutu. Maka pengelolaannya tidak boleh asal-asalan. ASN kita harus paham tata kelola yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menutup sambutan, Hamka menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan pelatihan ini, dan berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.

Sejalan dengan hal itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai bentuk intervensi kelembagaan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan pendidikan yang makin kompleks. Ia menekankan pentingnya membangun kompetensi sekaligus integritas ASN dalam mengelola anggaran negara.

“Dana BOS bukan hanya anggaran, tapi amanah besar untuk mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu, ASN yang menangani harus benar-benar memahami aturan, prinsip akuntabilitas, dan juga memiliki sensitivitas terhadap dampaknya bagi masyarakat,” tandas Nunu.

Pelatihan ini diikuti oleh para Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional dari sejumlah instansi, serta menghadirkan fasilitator dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI dan pemerintah daerah. Metode blended learning digunakan untuk menggabungkan efektivitas pembelajaran tatap muka dan daring.

Kegiatan ini juga dikaitkan langsung dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi “Kalteng BERKAH” dan program Huma Betang Cerdas, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Program pendidikan gratis satu keluarga satu sarjana, insentif bagi guru, serta pembangunan rumah guru menjadi bagian dari strategi menyeluruh pemerintah provinsi.

Selain itu, pelatihan ini juga mendukung kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah daerah didorong untuk mengalokasikan belanja secara tepat sasaran dan berdampak nyata, termasuk dalam hal pengelolaan Dana BOS.

Dengan dibukanya pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap terwujudnya pengelolaan Dana BOS yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Tambun Bungai. (Kemal/Rendy)/Edt:WP