BPBD Prov. Kalteng Bersama BNPB Dampingi FGD Perhitungan IKD di Palangka Raya dan Katingan

Kontribusi dari BPBD PROV KALTENG, 24 Juli 2025 15:27, Dibaca 104 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan kegiatan pendampingan Focus Group Discussion (FGD) penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) serta verifikasi data dan informasi pendukung di Kota Palangka Raya pada 23 Juli 2025 dan di Kabupaten Katingan 24 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana berbasis data yang akurat dan terverifikasi. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sendiri merupakan bagian penting dari perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB), yang saat ini menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

(Baca Juga : Pemprov. Kalteng Gelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III, IV dan V )

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap kegiatan ini. Ia mengapresiasi keterlibatan aktif BNPB dan seluruh perangkat daerah yang hadir, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong penyusunan IKD.

“Kami sangat mendukung pelaksanaan FGD ini. Hal ini merupakan bentuk nyata keseriusan kita bersama dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana. Harapannya, kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih tepat dan responsif,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja, Kamis (24/7/2025). 

Senada dengan itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov. Kalteng, Indra Wiratama, menjelaskan bahwa IKD bukan hanya angka statistik, melainkan representasi konkret dari sejauh mana kesiapsiagaan dan ketahanan suatu wilayah terhadap potensi bencana.

“IKD akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana ke depan. Oleh karena itu, akurasi dan validitas data sangat penting,” kata Indra saat membuka kegiatan FGD di Palangka Raya.

Kegiatan pendampingan ini juga menghadirkan narasumber dari BNPB, yaitu Franta Eveline dan Cintya, yang memberikan pemahaman teknis serta asistensi kepada peserta mengenai metodologi perhitungan IKD, penguatan kapasitas penutupan data kebencanaan, serta langkah-langkah verifikasi data.

Franta Eveline menyatakan, bahwa IKD merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi bencana, dan karena itu memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh sektor pemerintahan daerah.

“Ini bukan hanya tugas BPBD, tapi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Ketahanan daerah adalah kerja bersama,” tegas Franta.

Kemudian, Cintya menambahkan bahwa verifikasi data menjadi aspek krusial dalam proses ini agar hasil IKD benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

“Data yang valid dan terverifikasi adalah landasan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan bukti. Tanpa itu, kita berisiko membuat kebijakan yang tidak tepat sasaran,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah semakin terdorong untuk melakukan penyusunan IKD secara berkala, berkelanjutan, dan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana di wilayah ini.

(PPID BPBD Prov. Kalteng)/Edt:WP