Kepala BKD Prov. Kalteng Terima Kunjungan DPRD Barito Utara, Bahas Strategi Kebijakan Tenaga Non ASN

Kontribusi dari BKD Kalteng, 28 April 2025 16:22, Dibaca 562 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, di Ruang Kerja Kepala BKD Provinsi Kalteng, Senin (28/4/2025).

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Barito Utara diwakili oleh Anggota DPRD, Sri Neni Trianawati dan Nety Herawati. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai strategi kebijakan pengelolaan Tenaga Non ASN di daerah.

(Baca Juga : Penanganan Kejadian Karhutla di Kabupaten dan Kota Prov. Kalteng)

Lisda Arriyana menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah berupaya menyusun kebijakan yang efektif untuk menindaklanjuti arahan nasional terkait penyelesaian tenaga Non ASN, sejalan dengan ketentuan reformasi birokrasi dan sistem kepegawaian nasional.

“Kami mendukung langkah konsultasi ini sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola persoalan tenaga Non ASN secara lebih terarah, adil, dan transparan,” ujar Lisda.

Dalam suasana penuh keakraban, kedua belah pihak berbagi informasi dan pengalaman untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi, termasuk terkait pengangkatan, pengelompokan, hingga mekanisme seleksi tenaga Non ASN agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sri Neni Trianawati, mewakili DPRD Barito Utara, menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan keterbukaan dari BKD Provinsi Kalteng. "Kami sangat mengapresiasi kesempatan berdiskusi ini. Masukan dan arahan dari BKD Provinsi menjadi bahan penting bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis di tingkat daerah, khususnya dalam memperjuangkan nasib tenaga Non ASN yang selama ini telah banyak berkontribusi bagi pelayanan publik," ujar Sri Neni.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk mempererat komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara guna mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang lebih baik di masa depan. (IM)/Edt:WP