Soal Tingginya Kasus DBD di Kalteng, Dewan Berencana Panggil Dinkes

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 17 Januari 2019 17:31, Dibaca 12 kali.

MMCKalteng – Tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat tanggapan serius kalangan DPRD Kalteng.

Para wakil rakyat ini pun berencana memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng untuk membahas masalah tersebut, melalui rapat dengar pendapat di gedung dewan.

(Baca Juga : Masyarakat Pendahara Minta Dukungan Kembangkan Pertanian)

Anggota Komisi C DPRD Kalteng Ina Prayawati mengaku, sedih dengan kasus DBD di Kalteng, bahkan ada sampai ditetapkan sebagai KLB. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah, bagaimana untuk tidak terjadi kembali.

Srikandi PDI Perjuangan ini menjelaskan, KLB yang terjadi biasanya segera ditindaklanjuti dengan melakukan fogging. Tapi, ada informasi yang diterima bahwa dalam melakukan fogging akan lebih berbahaya lagi nantinya. Kebenaran informasi inilah yang akan dicoba untuk diminta keterangan dari Dinkes Kalteng.

“Dewan akan mengagendakan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) berkenaan masalah fogging yang informasinya berbahaya,” katanya, Rabu (16/1).

Sekarang ini, lanjutnya, jadwal dalam Badan Musyawarah (Banmus) sedang dilakukan penyusunan. Setelah itu, barulah diagendakan kapan tepatnya dilakukan RDP dengan Dinkes Kalteng.

Ina menjelaskan, informasi bahaya fogging akan dimintai tanggapan, dari Dinkes, sehingga disampaikan kepada masyarakat, apakah benar berbahaya atau seperti apa.

Berkenaan dengan kasus DBD, ia meminta agar masyarakat dapat menjaga lingkungan dengan lebih baik. Apa yang menjadi anjuran pemerintah dalam mencegah pertumbuhan nyamuk, untuk dapat ditaati dengan sebaik mungkin.

Terakhir, kata Ina, apabila memang ditemukan tanda-tanda atau ciri-ciri gejala DBD, untuk dapat dengan segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan itu, akan menjadi rujukan apakah memang DBD, atau ada hal lain. Minimal, upaya pencegahan dan antisipasi sedini mungkin yang dilakukan.