Sekda Membuka Secara Resmi Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2022

Kontribusi dari Widia Natalia, 03 Maret 2021 13:57, Dibaca 39 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri sekaligus membuka secara resmi Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kalteng Tahun 2022. Pelaksanaan Konsultasi Publik dilaksanakan secara virtual. Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Prov. Kalteng secara virtual melalui video conference dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (03/03/2021).

Penyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2022 sehubungan dengan Penyusunan RKPD Prov. Kalteng Tahun 2022 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 80 Ayat (1) disebutkan bahwa Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

(Baca Juga : Asisten Ekbang Leonard S. Ampung Pimpin Rapat Mekanisme Penyampaian PITTI Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Ijin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan)

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Yuren S. Bahat dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 ini adalah menjaring aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2022 dari Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan serta menjaring aspirasi terkait permasalahan Pembangunan Daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan di Prov. Kalteng.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen peralihan masa transisi periode RPJMD ke-3 (2016-2021) dan RPJMD ke 4 (2021-2025), sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan akan mengacu dan mempedomani RPJPD Prov. Kalteng Nomor 4 Tahun 2010, RKP Tahun 2022 dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Pada saat ini tahapan perencanaan sedang dalam tahapan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up).

Yuren S. Bahat mengutarakan sebagaimana diketahui usulan-usulan yang telah diinput telah mempertimbangkan isu strategis dan kondisi terakhir Prov. Kalteng. Sampai saat ini terdapat 7.507 usulan dengan total Pagu usulan 13.875.763.319.853,11 rupiah. Jumlah usulan tersebut terbagi atas 56 usulan yang berasal dari pokok pikiran DPRD, 2.422 usulan Kabupaten/Kota, dan 4.891 usulan Perangkat Daerah Prov. Kalteng.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri dalam arahannya menyampaikan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2022 untuk membicarakan hal yang penting dan strategis untuk kemajuan masyarakat dan wilayah Kalteng.

“Pertemuan pada hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bersama-sama melakukan pembahasan dan penjaringan aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022”, tutur Fahrizal Fitri.

“Sebagaimana kita ketahui tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode perencanaan jangka menengah, yang ditandai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang juga masa akhir periode RPJMD dan adanya Kepala Daerah terpilih yang akan memimpin lima tahun ke depan. Untuk mengisi masa transisi tersebut dan tetap menjaga kesinambungan pembangunan, Pemerintah 4 Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tahun 2022 memedomani RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2022, dan hasil evaluasi kinerja tahun 2020”, imbuhnya.

Fahrizal Fitri menjelaskan dalam penentuan prioritas pembangunan Pemprov. Kalteng memperhatikan diantaranya  identifikasi target-target pembangunan 2016-2021 yang belum tercapai, identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2021, identifikas target-target pembangunan makro di Tahun 2020 yang belum tercapai, identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Fahrizal Fitri berharap seluruh aspirasi dapat ditampung sebagai pertimbangan usulan program/kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2022 dan merupakan program/kegiatan prioritas dan strategis pembangunan Kalteng yang dapat diintegrasikan untuk mencapai keterpaduan/keserasian antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Prov.Kalteng dan peserta Konsultasi Publik melakukan penandatanganan Berita Acara.

Peserta  Konsultasi Publik terdiri dari Unsur Pimpinan, Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Prov. Kalteng, Kanwil/Instansi Vertikal/LPNK Prov. Kalteng, Bappeda Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi/Perbankan/Akademisi/LSM/Ormas/Asosiasi dan Profesi/Tokoh Masyarakat/Lembaga non Departemen Lainnya di Prov. Kalteng, Perusahaan Daerah/ BUMD di Prov. Kalteng dan Pejabat Lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng. Hadir mendampingi Sekretaris Daerah Prov.Kalteng di Ruang Rapat Bajakah yakni Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng H. Nurul Edy.(WDY/Foto:Iksan)