Sekda Kalteng Hadiri Rakor Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2020

Kontribusi dari Widia Natalia, 15 Desember 2020 14:42, Dibaca 346 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Rakor Evaluasi APBD Tahun 2020 diikuti Sekretaris Daerah Prov. Kalteng secara virtual melalui video conference dari Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/12/2020).


Rakor dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menyatakan rakor evaluasi penyerapan APBD Tahun 2020 ini adalah untuk mengevaluasi serta mendiagnosa bagaimana keadaan kondisi perekonomian terkini Pemerintah. Pandemi Covid-19 selain menimbulkan dampak kesehatan, juga tentu berdampak ekonomi dan sosial.

(Baca Juga : Wagub Kalteng Buka Secara Resmi Turnamen Tenis Lapangan Piala Kehutanan Tahun 2021)

Muhammad Hudori memaparkan diagnosa kondisi perekonomian terkini. Covid-19 masih eskalatif yakni masih terjadi tambahan kasus maupun kematian. Selain itu, dilaporkan terjadi gelombang baru yakni di Amerika dan Asia. Di Indonesia juga masih dalam tren kenaikan kembali.

Disampaikan oleh Muhammad Hudori, untuk Kondisi perbankan yakni likuiditas masih terjaga, kecukupan modal terjaga, penyaluran kredit sangat rendah (bahkan kontraksi) akibat ekspansi bisnis tersendat oleh demand yang masih lemah dan NPL masih kondusif meski kewaspadaan terhadap kesehatan perbankan perlu terus dijaga. Kondisi Dunia Usaha yakni kinerja UMKM mulai membaik dan menjadi baantalan ditengah pandemi. Hal ini juga didukung stimulus Pemerintah. Koorporasi besar khususnya di sektor-sektor terdampak Covid-19 masih menghadapi tantangan ditengah masih rendahnya permintaan dan aktivitas ekonomi.

Kondisi aktivitas sosial & konsumsi yakni aktivitas masyarakat membaik meski terbatas pada hal pokok. Konsumsi masyarakat bawah dan rentan terjaga didukung oleh program perlinsos. Konsumsi masyarakat menengah ke atas masih sebatas kebutuhan dasar.

“Faktor positif, perkembangan vaksin global cepat. Namun faktor kompleksitas pengadaan dan distribusi perlu diwaspadai. Omnibus Law untuk mendorong perbankan iklim usaha. Implementasi kebijakan akan menjadi keberhasilan dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Ekonomi global lebih kondusif a.l terpilihnya Pemerintah AS yang harus diharapkan menghindari sikap proteksionisme dan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia harus pulih”, jelas Muhammad Hudori.

Lebih lanjut Muhammad Hudori mengutarakan terkait kebijakan dan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Gas dan Rem. Sesuai dari arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, perlu menyeimbangkan strategi Gas dan rem.Strategi rem yakni Pemerintah berupaya menekan penyebaran pandemi Covid-19 dan strategi gas yakni mondorong laju perekonomian melalui dukungan dan stimulus.

Terakhir, Muhammad Hudori mengatakan prioritas Nasional dalam rangka mendukung pemulihan transpormasi ekonomi Daerah adalah penentuan usulan kegiatan 2021 yang benar-benar mendukung prioritas Nasional dalam RKP 2021, mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian Daerah dan mendorong transpormasi ekonomi. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyerapan APBD T.A 2020 yakni pemahaman Pejabat pembuat komitmen (PPK) terhadap ketentuan PBJ dalam masa darurat penanganan Covid-19 masih perlu ditingkatkan, data penerima manfaat terdmpak Covid-19 dan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan stimulus ekonomi masih perlu diperbaiki, sebagian besar Pemerintah Daerah belum mempunyai kebijakan umum atau kebijakan yang ada belum secara memadai mengatur mekanisme penanganan penyaluran bantuan sosial dan dukungan pemulihan ekonomi dan penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan terkait penanganan Covid-19 masih perlu ditingkatkan.

Hadir di Aula Eka Hapakat diantaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Prov. Kalteng Yuren S. Bahat dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng Istani. Hadir secara virtual Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia serta Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.(WDY/Foto:Asep)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook