Rapat Sosialisasi Pengembangan Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kontribusi dari BPBPK PROV KALTENG, 30 November 2020 22:58, Dibaca 141 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Rapat Sosialisasi Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020 dilaksanakan di aula Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (30/11/2020). Rapat dihadiri oleh perwakilan Instansi Pemerintah terkait, Instansi Vertikal Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Rektor Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dari Perguruan Tinggi, Kepala Pelaksana BPBD se-Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Usaha, Pimpinan Lembaga Non Pemerintah dan Pimpinan Relawan.

Dalam sambutannya pada Acara Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020, Plt. Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, H.Darliansjah menyampaikan,Harapan kami dengan diadakannya acara ini semakin menambah wawasan kita juga memupuk rasa kemanusiaan kita, terlebih lagi dengan kondisi yang sekarang ini sudah terjadi 3 bencana besar yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan bahkan COVID-19 yang masih melanda di bumi kita tercinta, yaitu Bumi Tambun Bungai. Seperti kita ketahui bahwa Urusan Bencana adalah Urusan Bersama, di dalam Undang-undang 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat 3 komponen pelaku Penanggulangan Bencana yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pasal 5), Masyarakat (Pasal 26 dan 27) dan Lembaga Usaha/Sektor Swasta (pasal 28 dan 29),” ucapnya.

(Baca Juga : Tim Pengembang Inovasi PJJ SMA Negeri 1 Palangka Raya Laksanakan Workshop )

Pemerintah/Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan tanggung jawab melalui BNPB/BPBD sebagai Koordinator, Komando, dan juga Pelaksana, yang menyelaraskan peraturan, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Kemudian lembaga usaha sebagai berkontribusi dalam membantu kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dan meringankan penderitaan masyarakat terdampak kejadian bencana dan bertanggung jawab juga terhadap pendanaan bencana yang diakibatkan oleh usahanya. Lalu masyarakat menciptakan dan menumbuhkan kembali semangat gotong-royong, kesetiakawanan, kedermawanan dan kepedulian antar sesama masyarakat. Dan ke semuanya itu menciptakan kolaborasi dan membentuk kehidupan pribadi bahkan lingkungan yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi bencana," jelasnya.

"Namun hingga sampai saat ini dapat kita sadari di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam penanganannya, dengan semakin meningkat risiko dampak dan keragaman bencana, maka diperlukan juga meningkatkan kapasitas dari masing-masing komponen pelaku di dalam kebencanaan. Tidak bisa lagi hanya mengharapkan inisiatif dari pemerintah namun juga perlu adanya partisipasi aktif dari dunia usaha dan masyarakat, bahkan dengan konsep Pentahelix, melibatkan juga dari akademisi dan Pers," sambungnya.

Lebih lanjut Darliansjah mengatakan, tindakan-tindakan pengurangan risiko intensif dan dilakukan secara luas akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan risiko bencana. Platform Nasional (Planas) Pengurangan Risiko Bencana(PRB), yang berdiri sejak tahun 2009, dasar utama yang memiliki mandat salah satunya adalah mendorong terbentuknya platform atau forum di daerah, baik di level provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya mensinergikan peran dan upaya pengarusutamaan PRB di berbagai tingkatan dan wilayah.

Platform/forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah merupakan sebuah wadah independen yang menyatukan berbagai organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dan mendukung berbagai upaya Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. Forum Pengurangan Risiko Bencana daerah juga berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan di daerah, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, perencanaan dan program pembangunan dan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di tingkatan masing-masing, serta mendukung tercapainya tujuan dari Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia, dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan “FORUM” dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).

"Di dalamnya diatur bahwa anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Sebagai informasi juga Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari inisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat (BNPB) pada tanggal 23 Agustus 2018. Kemudian pada tahun 2019 dibentuklah Tim Formatur F-PRB, yang pada akhirnya pada Tahun 2020 dibentuk dan dikukuhkan F-PRB oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Januari 2020. Dan sejak dibentuk F-PRB Kalteng menjadi salah satu partner strategis yang membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memfasilitasi pihak-pihak berwenang dalam mengarusutamaan PRB dalam Pembangunan dan memberikan akses dan hubungan dengan para pelaku PRB di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.

“Mari bersama–sama tetap mengoptimalkan segala upaya Pengurangan Risiko Bencana, baik itu keterlibatan pemerintah melalui BPBD, dunia usaha, masyarakat. Dan Kita doakan dan dukung pengembangan F-PRB di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat terbentuk F-PRB di Kabupaten dan Kota, bahkan hingga tingkat desa,” tutupnya. (Pky.30/11/2020 DewiS Foto/Data:PusdalopsPBKalteng)

BPBPK PROV KALTENG

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook