KUA-PPAS APBD 2018 Disepakati

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 21 November 2017 08:35, Dibaca 15 kali.

MMCKalteng - DPRD Kalteng bersama Gubernur Kalteng akhirnya menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2018.

Nota kesepakatan bersama rancangan KUA-PPAS APBD Kalteng Tahun Anggaran 2018, ditandai dengan  penandatanganan bersama antara Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bersama Ketua DPRD Kalteng, R Atu Narang, pada Rapat Paripurna ke 6 masa persidangan III tahun sidang 2017, di gedung Dewan, Senin (20/11).

(Baca Juga : Untuk Segera Melaksanakan Kegiatan yang Tertunda)

Sebelum dilaksanakan penandatanganan Nota persetujuan bersama tersebut tersebut, disampaikan juga laporan hasil rapat kerja gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalteng dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalteng, terkait pembahasan KUA-PPAS APBD 2018, yang disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng, H Jimin.

Dalam laporan tersebut Jimin menyampaikan, pendapatan daerah pada APBD 2018 mendatang ditargetkan sebesar Rp4,412 Triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar Rp365 miliar lebih atau meningkat 9,03 persen dari tahun anggaran 2017 sebesar Rp4,046 triliun lebih.

“Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp1,400 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp58,216 miliar lebih atau 4,43 persen dari target PAD tahun 2017 sebesar Rp1,342 triliun. Dana perimbangan tahun 2018 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp2,880 Triliun lebih dan mengalami kenaikan sebesar Rp327 miliar lebih atau 12,78 persen dari Dana Perimbangan 2017 Rp2,560 triliun,” terang Jimin.

Sementara lain-lain dari Pendapatan yang sah pada APBD tahun 2018 sebesar Rp124 Miliar lebih. Dan ini mengalami penurunan yang begitu signifikan dari pendapatan yakni sebesar Rp19,746 miliar lebih atau 13,71 persen dari pendapatan lain-lain 2017 sebesar Rp144,2 miliar lebih dikarenakan Pergub 27 tahun 2017 tentang Sumbangan Pihak Ketiga tidak bisa dilaksanakan.

“Sementara target bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah sebesar Rp3,3 Miliar lebih atau sama dengan target 2017 sebelumnya. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2018 ditargetkan Rp4,524 triliun lebih atau mengalami kenaikan Rp368,9 Miliar atau 8,8 persen dari target belanja Daerah tahun 2017 Rp4,155 triliun lebih kenaikan terjadi pada kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) yakni belanja Pegawai, sementara Belanja Subsidi dan hibah masih sama tahun 2017.” Tambah Jimin.

Untuk Belanja Bantuan Sosial Rp29,6 Miliar lebih atau berkurang 31,7 persen dari Belanja Bantuan Sosial ditahun 2017. Belanja Bantuan Keuangan untuk provinsi, kabupaten, kota, dan desa bertambah Rp47 Miliar lebih dari anggaran perubahan ditahun 2017 pada belanja subsidi sebesar Rp1,163 Miliar.

Belanja Hibah ditargetkan tahun 2018 sebesar Rp461 miliar lebih atau bertambah 1,95 persen Rp8 miliar lebih dari target 2017 Rp453 miliar lebih.

Target Belanja Pegawai tahun 2018 Rp1,295 triliun lebih dan mengamali penurunan 0,4 persen atau Rp1,8 Miliar lebih dari target tahun 2017 Rp.1,297 triliun lebih.

Target Belanja Bagi Hasil pada Provinsi Kabupaten, Kota dan Desa tahun 2018 Rp618 miliar lebih, dan mengamali penurunan 9,38 persen atau Rp64 miliar lebih ditahun 2017 Rp691 miliar lebih. Target Belanja tidak terduga pada tahun 2018 Rp.10 miliar atau turun dari anggaran perubahan tahun 2017 Rp20 miliar.

“Total Belanja Langsung pada rancangan KUA-PPAS Provinsi Kalteng tahun 2018 sebesar Rp2,79 triliun lebih. Dari pembahasan 14 SOPD mitra kerja dengan Komisi A membahas 114 program dan 634. kegiatan dengan pagu Rp326 miliar lebih dan usulan penambahan anggaran Rp43 miliar lebih. Rapat kerja komis B dengan 11 SOPD mitra kerja 132 program dan 76 kegiatan total pagu Rp229 miliar dan disepakati usulan tambahan Rp47 miliar lebih” kata Jimin.

Sementara dalaam pembahasan komisi C dengan 11 SOPD Mitra Kerja dengan pembahasan 158 Program dan 689 kegiatan pagu Rp577 miliar lebih, dan disepakati usualan tambahan kegiatan sebanyak Rp197 miliar lebih. Pembahasan Komisi D dengan 9 SOPD mitra kerja membahas 117 program dan 579 kegiatan pagu Rp946 miliar lebih dan terjadi penambahan Rp82 miliar lebih dan masih ada kegiatan SOPD yang belum tertampung dalam anggaran kegiatan APBD murni tahun 2018 Rp370 miliar lebih.

Dirinya juga menginfomasikan, Struktur RAPBD Tahun 2018 dapat disampaikan, Pendapatan Rp.4,412 Triliun lebih, Belanja Rp4,524 triliun lebih, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp2,44 Triliun dan Belanja Langsung (BL) Rp2,79 Triliun lebih, defisit Rp112 Miliar dengan rincian penerimaan pembiayaan Rp112 Miliar, pengeluaran pembiayaan 0 dan biaya Netto 122 Miliar dan Silfa 0.

 

(Rovie / Foto : Rovie)