Sekilas Info
Kontribusi dari Widia Natalia, 14 Oktober 2020 10:13, Dibaca 19 kali.
Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya saat mengikuti Rakor Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian
Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya saat mengikuti Rakor Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian
MMCKalteng – Palangka Raya - Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Rakor diikuti secara virtual melalui video conference dari Aula jayang tingang, Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (14/10/2020).
Dalam sambutan pengantarnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan didalam UU Cipta Kerja mengatur mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dijamin oleh Pemerintah, salah satunya dalam pemberian pesangoan.
(Baca Juga : Wakil Gubernur Edy Pratowo Pimpin Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-61 Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2022)
“Dulu 32 kali juga, yang melaksanakan hanya 7 persen, itupun tidak penuh 32 kali yang memberi pesangoan itu. Sekarang diberi kepastian tidak boleh orang di PHK sebelum ada kepastian. Dan sekarang ada JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dijamin oleh Pemerintah yang dulu tidak ada”, Ucap Mahfud MD.
Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan tentang Latar Belakang UU Cipta Kerja dan manfaatnya. Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja mempunyai manfaat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru dan mendukung pemberantasan korupsi.
Adapun subtansi UU Cipta Kerja diantaranya peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset & inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat & Percepatan PSN, Administrasi Pemerintahan dan pengenaan sanksi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan terkait urgensi RUU Cipta Kerja. Ida Fauziyah menyebut, jika pengesahan RUU tidak dilakukan, maka akan terjadi lapangan kerja akan pindah ke Negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding Negara lain, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Sementara, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pertemuan kali ini untuk menjelaskan mengenai spirit maupun proses dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Kepala Daerah, Unsur Forkopimda di Prov, Kabupaten/Kota sehingga bisa memiliki kesamaan visi dan memiliki amunisi untuk menentukan sikap dan juga mengambil langkah-langkah responsif dan proaktif terkait RUU Cipta Kerja.
Hadir secara virtual dari tempat masing-masing yakni sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menkeu, Menteri LHK, Menteri ATR / Kepala BPN, Menteri Koperasi & UKM serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kepala BKPM. Turut hadir mendampingi Plt. Gubernur diantaranya Unsur Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Hamka, Inpektur Prov. Kalteng Sapto Nugroho dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait.(WDY/Foto:Agung)
