Pemprov Kalsel Tetap Libatkan DPRD Dalam Proses Refocusing APBD

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 27 Juli 2020 06:47, Dibaca 15 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar daerah, yang dilangsungkan pekan lalu. Komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Keuangan, berkunjung ke DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kunker tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno serta seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi I. Dalam kunjungan itu, Komisi I mendapatkan berbagai poin penting, khususnya terkait masalah Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19.

(Baca Juga : Dewan Komitmen Kawal Pembangunan)

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Y Freddy Ering saat dihubungi Minggu (26/7/2020) mengatakan, dalam rapat bersama dengan jajaran DPRD Kalsel, terungkap anggaran penanganan Covid-19 di Kalsel hanya sekitar Rp150 miliar. Angka tersebut cukup jauh dari Kalteng, yang mencapai Rp500 miliar lebih.

“Selain itu juga, terkait dengan proses Refocusing APBD 2020 di Kalsel itu, jajaran DPRD tetap berperan. Sebab, Gubernur mereka sekalipun ada diskresi sesuai dengan SKB dan UU 2/2020, tetap mempertahankan semangat kemitraan dengan pihak Dewan. Dan juga dalam semangat itu, maka refocusing/rasionalisasi pagu anggaran DPRD Kalsel dari total Rp150 miliar itu hanya mengalami pemangkasan 10 persen atau sekitar Rp15 miliar saja. Bandingkan dengan kita di DPRD Kalteng yang dengan anggaran hanya Rp50 miliar tapi pemangkasannya hampir 50 persen yakni Rp23 miliar,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, pihak DPRD Kalsel tetap menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) seperti dengan intens berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas terkait memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dan lainnya. “Bahkan seluruh Komisi-Komisi di DPRD Kalsel selalu aktif turun ke bawah memberikan penyuluhan tersebut kepada masyarakat,” lanjut Freddy.

Kemudian Freddy juga menuturkan, terkait dengan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kalsel, hanya berkisar Rp155,5 miliar termasuk tambahan anggaran pembelian Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas KPU senilai Rp5,5 miliar.

“Coba bandingkan dengan anggaran KPU Kalteng senilai Rp250 miliar, tentu jauh lebih minim anggaran Kalsel dengan pilkada yang terdiri dari 1 Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan 7 Pemilihan Bupati (Pilbup). Lalu jumlah pemilih yang hampir 2 kali pemilih di Kalteng, tentunya jumlah PPK, PPS, TPS dan jumlah personil penyelenggara pasti jauh lebih banyak dari Kalteng. Mereka bisa memanage dengan dana yang lebih kecil dari anggaran pilkada kita. Ini tentu dapat menjadi pembelajaran untuk kita apa yang kita temukan dari Kunker ke Kalsel ini, agar ke depannya bisa lebih baik lagi,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan Kapuas ini. (Rovie / Foto: Rovie)