Pengembangan Pertanian di Mentaya Seberang Kurang Mendapat Perhatian

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 19 April 2018 07:29, Dibaca 1,769 kali.

PALANGKA RAYA-Dalam pelaksanaan reses perorangan, yang dilaksanakan Selasa (17/4), anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan, Syahruddin Durasid mengunjungi Desa Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kotim.

Dalam kunjungan itu, dia diterima oleh pemerintah kecamatan, dihadiri oleh seluruh kepala desa (Kades) di Kecamatan Seranau, serta tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat setempat.

(Baca Juga : Syarat Administrasi dan Lahan DOB Harus Clear)

Dalam pertemuan saat reses tersebut, banyak usulan serta aspirasi dan keluhan yang disampaikan. “Untuk reses saya mengunjungi Desa Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, banyak aspirasi yang masyarakat sampaikan, yang diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah,” kata Syahruddin, Rabu (17/4).

Anggota Komisi B DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) ini mengatakan, kondisi geografis sebagian besar wilayah desa di Kecamatan Seranau ini masih sangat terisolasi, karena belum adanya akses infrastruktur ke wilayah ini.

Untuk menuju ke lokasi ini masih ditempuh menggunakan feri penyeberangan yang hanya untuk menyeberangkan kendaraan bermotor roda dua.

Sementara penduduk yang berdomisili di wilayah ini 80 persen masyarakatnya masih menggantungkan hidup dari bertani. “Namun, belum ada kelompok tani, di mana 35 persen petani karet, 30 persen rotan dan 35 persen petani sayur-sayuran,” kata legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Namun, yang sangat disayangkan, meski di daerah Kecamatan Seranau, khususnya di wilayah Mentaya Seberang ini mempunyai potensi pengembangan pertanian, namun kurang mendapat dukungan dan sentuhan untuk mengembangkannya dari pemerintah.

“Mereka kurang mendapat sentuhan pembinaan dalam mengembangkan usaha pertanianan,” tambah Syahruddin.

Masyarakat setempat, khususnya petani masih sangat kesulitan diberikan bantuan-bantuan alat pertanian karena tidak berhimpun dalam wadah kelompok tani.

“Mereka masih belum ada kelompok tani, sehingga kesulitan memperoleh alat pertanian,” kata mantan anggota DPRD Kota Palangka Raya ini.