Pemprov Serahkan LPJ Pelaksanaan APBD 2019

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 02 Juli 2020 06:25, Dibaca 13 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Penyampaian pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019, yang sempat tertunda akibat ketidakhadiran Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Akhirnya bisa dilanjutkan pada rapat Paripurna ke 2 masa persingan II tahun sidang 2020, Rabu (1/7/2020).

Rapat Paripurna yang memiliki dua agenda penyampaian pidato pengantar LPJ serta penyampaian laporan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng, kemarin langsung dihadiri Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran didampingi Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahyan serta langsung dipimpin Ketua DPRD Kalteng Wiyatno didampingi Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Jimmy Carter dan Faridawaty Darland Atjeh. Penundaan sebelumnya, dilakukan DPRD Kalteng karena dalam amanat Peraturan Perundang-undangan serta Tata Tertib (Tatib) DPRD Kalteng, penyampaian pidato pengantar LPJ APBD harus disampaikan secara langsung oleh kepala daerah. Dalam rapat Paripurna kemarian langsung dilaksanakan juga penyerahan naskah pidato pengantar secara simbolis dari Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran kepada Pimpinan DPRD Kalteng.

(Baca Juga : Solidaritas Peladang Tradisional Temui DPRD Kalteng)

Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno menyampaikan pihaknya telah menerima naskah pidato pengantar Gubernur tersebut, yang nantinya akan ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya yaitu pembahasan. Selain itu jajaran DPRD Kalteng juga menyampaikan masing-masing sejumlah aspirasi serta usulan dari masyarakat saat reses di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).

“Naskah pidato pengantar LPJ Pelaksanaan APBD 2019 telah kita terima dengan resmi pada Rapat Paripurna tadi dan selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan,” kata Wiyatno.

Sementara Ketua Tim Reses DPRD Kalteng Dapil I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) Kuwu Senilawati mengatakan, persoalan Bantuan Sosial (Bansos) menjadi fokus pihaknya, dalam pelaksanaan reses belum lama ini. Beberapa keluhan seperti di wilayah Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas yang mengeluhkan persoalan tersebut.

“Dari hasil peninjauan terindikasi data yang digunakan masih data yang lama dan ini yang menjadi pelaksanaan penyaluran tidak optimal,” ujar Sekretaris Komisi III tersebut.

Bahkan dinilai perlunya adanya pendataan ulang, agar persoalan serupa tidak terulang. Selain itu untuk bansos nontunai selama tiga bulan dari provinsi, juga belum pihaknya terima. Di Kecamatan Sepang sendiri, masalah itu juga menjadi aspirasi, dimana hanya didapat oleh 24 Kepala Keluarga (KK) saja. Hal yang sama juga menjadi keluhan baik di Katingan maupun Palangka Raya, menyangkut data bansos yang terindikasi tumpang tindih, data belum update serta sebagainya. Lalu usulan menyangkut jalan rusak, pendidikan, ekonomi serta kesehatan mencakup secara keseluruhan aspirasi dari hasil reses tersebut. (Rovie)