Pansus Langsung RDP dengan Komite I DPD RI dan Dinsos Kalteng

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 28 April 2020 06:45, Dibaca 4 kali.

MMCKalteng - PALANGKA RAYA – Panitia khusus (Pansus) dan tim pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), yang dibentuk DPRD Kalteng pada rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (27/4/2020) langsung bekerja. Pansus ini dibentuk dalam rangka mengawasi anggaran penanganan Corona Virus Desease atau Covid-19 serta Bansos yang disalurkan pemerintah agar maksimal dan tepat sasaran.

Usai ditetapkan pada rapat Paripuna tersebut, Pansus yang diketuai Y Freddy Ering tersebut langsung menggelar rapat bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng. Kemudian pada sore harinya, dilanjutkan dengan rapat bersama melalui video conference dengan Komisi I DPD RI, yang dipimpin langsung Ketua Komite I Agustin Teras Narang.

(Baca Juga : Tuntaskan Agenda Penting, Dewan Bahas Tatib)

Sementara sebelumnya, saat dibincangi usai ditunjuk menjadi Ketua Pansus, Y Freddy Ering mengatakan, dibentuknya pansus tersebut bertujuan untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 serta penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat akibat dampak dari Covid-19 ini.

Disamping itu juga, pembentukan pansus tersebut merupakan salah satu realisasi daripada tugas dan fungsi dewan dalam melaksanakan pengawasan, khususnya terhadap anggaran.

“Sesuai yang tertera dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Kalteng, saya kira ada pendalaman dan pengawasan khusus dari pembentukan Pansus ini, mengingat tidak termasuk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat sementara dan pembentukan Pansus ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan, untuk penanganan Covid-19,” kata Freddy.

Dikatakan, selain melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19, Pansus ini juga bertujuan untuk mengawasi penyaluran anggaran sebesar Rp689 miliar yang digelontorkan Pemprov Kalteng, termasuk Bantuan Sosial (Bansos).

“Jadi pansus ini, selain mengawasi pengalokasian anggaran Covid-19, juga turut mengawasi penyalurannya, termasuk sejumlah bansos, mengingat ini ada yang dari Provinsi dan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Sosial (Kemensos) sehingga mencegah adanya Overlap maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran,” tegas Ketua Komisi I DPRD Kalteng ini.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kedepannya hasil dari pengawasan anggaran Covid-19 serta bansos tersebut akan dilaporkan melalui rapat Paripurna dan mengingat waktu pelaksanaan, maka sesuai dengan tatib DPRD Kalteng, pansus akan berjalan minimal 6 bulan.

“Tentunya hasil pengawasan tersebut akan kita laporkan melalui Paripurna, sedangkan untuk target sendiri kita tidak ada yang ribet, karena kepentingan kita agar anggaran pandemi ini bisa benar-benar tepat sasaran, tepat fungsi, transparan dan akuntabel,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara Ketua DPRD Kalteng Wiyatno memastikan pansus tersebut akan segera bekerja usai di SK kan. “Segera setelah kita SK kan, maka pansus ini akan segera bekerja. Karena banyak hal yang harus dikerjakan pansus ini terkait penanganan Covid-19 di Kalteng,” kata Wiyatno, saat dibincangi usai rapat Paripurna pembentukan pansus.

Yang menjadi perhatian DPRD, kata dia, adalah anggaran penanganan Covid-19 yang cukup besar. Bahkan, anggaran tersebut melebihi anggaran dari Kalsel yang penduduknya lebih banyak. “Anggaran kita sekitar Rp600 miliar lebih. Nah hal ini nanti menjadi tugas pansus untuk pengawasan dan pengawalan agar tepat sasaran. Nanti teman-teman pansus juga yang akan menggali anggaran penanganan Covid dan penggunaannya untuk apa saja,” terangnya.

Dikatakan, pansus ini akan bekerja hingga pemulihan pasca wabah Covid-19. “Intinya pansus ini dibentuk untuk mengawal dan pengawasan anggaran penanganan covid-19. Sebab, anggaran kita Kalteng jauh lebih besar dari anggaran penanganan Kalsel yang jumlah penduduknya lebih banyak,” pungkasnya.