Arahan Presiden Jokowi Kepada Seluruh Kepala Daerah

Kontribusi dari Widia Natalia, 24 Maret 2020 12:17, Dibaca 263 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membahas mengenai Dampak Pandemi Covid-19, yang diikuti oleh Kementerian RI dan Gubernur se-Indonesia melalui Video Conference (Vidcon), bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai III, Selasa (24/03/2020).

Presiden RI dalam arahannya menyampaikan kepada seluruh Kementerian dan Kepala Daerah untuk memangkas anggaran yang tidak prioritas.

(Baca Juga : Presiden Jokowi: Wacana Pemindahan Ibu Kota Serius)

Lebih lanjut disampaikan beberapa hal diantaranya, pihaknya meminta Kementerian maupun Kepala Daerah untuk mengutamakan alokasi anggaran sesuai dengan Insruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemerintah Daerah diarahkan untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar ekonomi tetap terjaga. Kepala Daerah diminta untuk terus memastikan ketersediaan bahan pokok serta memperhatikan daya beli masyarakat.

Terkait dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19, Kepala Daerah diminta untuk memperhatikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).

Menghadapi Pandemi Covid-19, Joko Widodo memerintahkan untuk memperbanyak program padat karya tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat namun dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan ditengah wabah Covid-19.

Banyaknya dampak negative yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19, salah satunya beberapa sektor industri maupun perusahaan yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menyikapi hal ini, Pemerintah Pusat akan meluncurkan program kartu Pra Kerja.

Terkait banyaknya keluhan masyarakat yang merupakan imbas dari Covid-19, Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih fokus pada kebijakan stimulus ekonomi dengan memberikan kemudahan dan keringanan khususnya memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit atau cicilan bagi UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 M, juga kepada pengemudi ojek online, taksi ataupun nelayan yang memiliki kredit.

Dalam hal ini, Pemerintah juga meminta OJK untuk memberikan kelonggaran kredit dengan melakukan penundaan cicilan hingga satu tahun dan juga penurunan bunga, baik kredit yang diberikan oleh perbankan ataupun industri keuangan nonbank. (WDY/Foto:Asef)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Mari Jaga Lingkungan Kita.
Kalteng Bicara Baik.

Facebook